LANGGUR,MRNews.com,- Pelaksanaan Forum Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku dengan Dinas Kominfo se-Maluku di Kabupaten Maluku Tenggara, bertujuan menyatukan persepsi, kolaborasi, dan sinergitas untuk membahas sejumlah isu.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Kominfo Maluku Titus F. L. Renwarin, dalam sambutannya saat pelaksanaan forum OPD Dinas Kominfo Maluku di aula Kantor Bupati Maluku Tenggara (Malra), Rabu (23/3) hingga Kamis (24/3).
“Forum OPD ini untuk menyatukan persepsi dan kolaborasi antara Dinas Kominfo Maluku dengan Kabupaten/Kota terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik agar dapat sinergis dan searah,” kata Renwarin.
Kegiatan itu dihadiri seluruh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten dan Kota, para pejabat eselon III Dinas Kominfo Provinsi serta Subag Perencanaan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota yang berjumlah 55 orang peserta.
Sebagai narasumber antara lain dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Bappeda Provinsi Maluku dan Kepala Dinas Provinsi Maluku.
Dikatakan Renwarin, forum ini akan membahas isu-isu terkait Informasi Komunikasi Publik (IKP), persandian dan statistik yang akhirnya akan melahirkan rekomendasi yang diteken seluruh Kadis Kominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Rekomendasi ini selanjutnya akan diimplementasikan melalui kebijakan pada setiap tataran pemerintah daerah sehingga tugas dan fungsi komunikasi dan informatika benar benar dapat berjalan optimal.
“Kami memberi apresiasi tinggi dan ucapan terima kasih kepada Bupati Malra Thaher Hanubun yang telah memfasilitasi kegiatan forum OPD Kominfo Maluku tahun 2022 dengan sangat luar biasa,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Malra Thaher Hanubun akui, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat merasa terhormat menjadi tuan dan nyonya rumah, sekaligus menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini.
“Hari ini, kita telah lewati fase-fase penting dalam peradaban dunia di bidang teknologi informasi yang dimulai dari Revolusi Industri 1.0 sampai Revolusi Industri 4.0 bahkan saat ini diwacanakan untuk masuki Revolusi Industri 5.0 atau akrab disebut (Society),” kata Hanubun.
Pada titik ini, kata dia, dituntut untuk lebih peka dan melek terhadap perkembangan Teknologi Informasi yakni Digitalisasi Sektor Layanan Pemerintah yang diusung Presiden Jokowi.
”Ini agar mewajibkan seluruh daerah untuk menerapkan kaidah-kaidah digital dalam berbagai layanan pemerintahan yang pada akhirnya bertujuan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh hak layanan dari pemerintah,” pungkasnya. (MR-02)
Comment