AMBON,MRNews.com,- Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), sebagai daerah terjauh dan terluar di Provinsi Maluku yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste, sejauh ini kurang diperhatikan pemerintah baik provinsi maupun pusat, salah satunya masalah kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Perhatian baru akan diberikan oleh pemerintah pusat yang berencana membangun rumah sakit pratama di Ustutun, Pulau Wetar, kawasan perbatasan NKRI-Timor Leste tahun 2020 mendatang.
Hal ini jualah yang membuat pengurus DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) MBD disela-sela Kongres XI GAMKI di Jakarta, menyambangi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk mendorong agar niat membangun RS Pratama di MBD jadi prioritas utama pemerintah. Sebab pemerintah pusat dan provinsi lewat kepala dinas kesehatan sudah memastikan RS Pratama dibangun.
“Karena ibu Menteri tidak berada di tempat, juga Dirjen Fayankes dan para pejabat lain ada di Ambon untuk suatu kegiatan, maka kita diarahkan bertemu bagian Fayankes, sub bagian perencanaan, bagian SDM dan bagian Alkes Kemenkes RI untuk menyerahkan proposal pembangunan RS Pratama Ustutun yang sudah ditanda tangani Bupati MBD. Tujuan kita, ingin mendorong agar niat membangun RS di wilayah perbatasan NKRI di Pulau Wetar tersebut perlu mendapat prioritas utama pemerintah pusat lewat Kemenkes,” ujar ketua DPC GAMKI MBD, Albert Efraim Kofit kepada media ini via WhatsApp, Sabtu (3/8/19).
Proposal yang diserahkan langsung itu diakui Kofit, disertai penyampaian fakta dan kondisi-kondisi yang dialami masyarakat MBD oleh DPC GAMKI, sekedar menggugah nurani pihak Kemenkes RI bahwa faktanya masyarakat di bumi Kalwedo, MBD lebih memilih berobat di Timor Leste atau di NTT karena jangkauan dekat dan murah, ketimbang di ibukota Kabupaten maupun provinsi.
Selain itu, menurut Kofit, pihaknya juga meminta bantuan Kemenkes RI agar memperhatikan fasilitas kesehatan Puskesmas Pratama yang telah dibangun oleh pemerintah di Desa Letwurung, Kecamatan Babar Timur juga tenaga kesehatan seperti dokter perawat dan lain-lain. Sebab apa artinya membangun gedungnya tapi tidak ada alat-alat kesehatan (Alkes) dan tenaga kesehatan, maka mubasir dan tidak menolong masyarakat apalagi anggaran daerah sangat terbatas untuk pengadaan Alkes dan hadirkan tenaga kesehatan sebagaimana yang diharapkan.
“DPC GAMKI MBD meminta pemerintah pusat dapat membuat penugasan khusus tenaga kesehatan ke MBD, sebagai bagian dari upaya membangun Indonesia dari pinggiran. Kami berharap pemerintah pusat serius perhatikan kemaslahatan warga bangsa di wilayah terluar, perbatasan NKRI karena ini merupakan martabat bangsa. Sehingga perlu mendapat perhatian dan prioritas sebagaimana visi Presiden Joko Widodo membangun Indonesia dari pinggiran dan wilayah terluar,” pungkasnya. (MR-02)
Comment