by

Menkeu Minta Maluku Jangan Tergantung Satu Komoditas

AMBON,MRNews.com, – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menyarankan, agar Maluku jangan hanya bergantung pada satu komoditi saja. Sebab begitu komkditasnya terjadi perlemahan, maka akan juga membuat kondisi ekonomi menjadi sangat rapuh
“Berbagai daerah yang sangat bergantung pada hanya satu komuditas, telihat sekali bahwa mereka mengalami pelemahan saat komoditasnya lemah, termasuk dalam hal ini Papua misalnya,” ujar Sri Mulyani saat memberikan kuliah umum di Universitas Pattimura Ambon, Rabu (7/3).
Menyinggung tentang perekonomian Indonesia, dia katakan, ada tantangan dari sisi domestik. Dilihat dari sisi domestik, maka terlihat Indonesia memiliki potensi, penduduknya besar, populasinya mudah, makanya disebut memiliki demografi deviden.
Dan untuk tahun ini, dia menyebut, akan ada beberapa event baik di tingkat regional, nasional maupun di tingkat global. Ada Pilkada, ada persiapan Pilpres, Asean Games di bulan Agustus, ada meeting yang akan dihadiri sekitar 15 ribu tamu dari luar.
“Kita memiliki potensi dari sisi Sumber daya alam. Namun kita menghadapi juga berbagai tantangan, distribusi ekonomi, tidak hanya antar wilayah namun antar kelompok pendapatan,” terangnya.
Indonesia menurut Sri Mulyani, juga menghadapi tantangan dalam bentuk tax ratio atau perpajakan sehingga perlu ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja negara yang makin lama makin meningkat.
“’Coba kita lihat APBN kita sebagai instrument pembangunan. APBN dalam teori ekonomi dia merupakan kebijakan fiskal. Di dalam APBN ada 3 fungsi yang sangat penting. APBN itu bisa mempengaruhi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Dari apa? Melalui sisi belanja maupun dari sisi penerimaan,’’ tuturnya.
APBN Indonesia tahun 2018, lanjut Menkeu, akan membelanjakan Rp 2.220 triliun lebih. Dana sebesar Rp.2.220 triliun itu, terdiri dari belanja melalui pemerintah pusat sebanyak Rp.1.454 triliun dan transfer ke daerah atau belanja melalui pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota sebesar Rp 766,2 triliun termasuk dana desa.
“Untuk bisa membelanjakan Rp.2.220 triliun, tahun ini kita akan menargetkan pendapatan Negara sebesar Rp 1.894 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp.1.618 triliun dan penerimaan Negara bukan pajak Rp.275 triliun. Karena ada perbedaan antara perbedaan Negara dengan jumlah belanja maka kita memiliki defisit sebesar Rp 325 triliun atau 2,19% dari GDP, ” ungkapnya.
Mengenai defisit, Sri Mulyani minta para mahasiswa, jangan mudah percaya informasi dari sosial media, yang mengesankan seolah-olah Indonesia sudah mau runtuh, jika percaya informasi dari orang yang ingin menghasut dan meresahkan negara ini.
“Mari kita lihat apa desain dari APBN untuk alokasi anggaran ini. Alokasi artinya membagi untuk siapa saja sehingga mereka bisa mendapatkan apa yang disebut resourcing untuk tumbuh. Dan dilihat dari sisi distribusi apakah antar wilayah atau kelompok pendapatan dan bagaimana APBN melakukan fungsi stabilisasi,” bebernya.
Pertama, Sri Mulyani katakan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, jadi supporting dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan, maka pemerintah melakukan berbagai kebijakan yang kadang sifatnya langsung maupun tidak langsung, tapi akhirnya menciptakan pertumbuhan, pengurangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Salah satunya yakni infrastruktur. Infrastruktur jika dihitung-hitung Rp 410 triliun, bisa langsung atau tidak langsung.
“Langsung yah kalau kita membangun jalan di Ambon, di Maluku atau kita membuka jalan di Papua. Itu sifatnya bisa langsung mengurangi kesenjangan. Dan diharapkan juga dapat membuka akses, bisa mengurangi kemiskinan dan secara tidak langsung dapat menciptkan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Kalau lihat pendidikan, lanjut Menkeu belanja pemerintah di bidang pendidikan sebesar Rp 444 triliun. Yang terbesar ialah pos belanja. Bahkan dibandingkan infrastrutur dan kesehatan yang hanya Rp.111 triliun. Dan belanja yang langsung membantu kelompok miskin di Indonesia. Dimana masih ada 10,4% penduduk miskin, jika dilihat dari jumlah penduduk bisa mencapai 25 juta orang.
“Mereka akan menerima bantuan langsung pemerintah dalam bentuk transfer langsung ke mereka. Itu yang disebut program keluarga harapan,” ujarnya.
Mereka juga, disebutnya, masih dapat bantuan dalam bentuk beras, sehingga akan memberikan dampak pada kesejahteraan dan uangnya dapat digunakan mereka untuk menyekolahkan anak sehingga bisa keluar dari siklus kemiskinan.
Selanjutnya, menyinggung tentang pertumbuhan ekonomi, Sri Mulyani katakan, dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 ini, diharapkan bisa tumbuh 5,4%.
“Tahun lalu kita tumbuh 5,07%. Kalau dari gambaran ini menunjukan Indonesia sempat mengalami tekanan perlemahan pertumbuhan ekonomi, kalau dihitung mulai tahun 2012. Itu bukan tanpa penjelasan. Semenjak 2012 sudah krisis ekonomi dunia, harga komoditas mengalami penurunan pada saat perdagangan dunia mengalami pelemahan,” urainya.
Sebelum krisis dunia tahun 2008 – 2009, dia katakan, pertumbuhan perdagangan dunia selalu dua kali lipat di atas pertumbuhan ekonomi dunia. Sekarang ini, pertumbuhan perdagangan dunia, hanya separuhnya pertumbuhan dunia. Kalau dunia tumbuh 3,9% mereka hanya tumbuh sekitar di bawah 2%.

“Itu artinya antar negara tidak bisa saling melakukan perdagangan sekuat seperti sebelumnya. Berarti kalau kita tidak bisa melakukan perdagangan, tidak bisa mengekspor. Tadi dikatakan di sini ada Blok Masela, produknya sebagian akan diekspor. Kalau dari sisi permintaan tidak ada, maka terjadi kelesuan di semua negara. Mereka yang menghasilkan komoditas, mereka yang menghasilkan barang-barang, menjadi tidak memiliki kemampuan menggerakkan ekonominya,” papar Sri Mulyani.
Inilah alasannya kata dia mengapa Indonesia juga akan mengalami tekanan. Harga minyak, minyak kelapa sawit, batu bara, gas juga mengalami penurunan.
“Tahun 2016 terlihat merupakan tahun dimana kita mencapai tekanan, dan sekrang mulai terjadi pemulihan di tahun 2017 dan diharapkan di tahun 2018 akan berlanjut,’’ ujarnya optimis.(**)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed